komisi iv dpr ri menggelar audensi dengan koalisi masyarakat sipil serta komnas ham, perihal rancangan undang-undang (ruu) pemberantasan perusakan hutan (p2h).
audensi ini di rangka menyerap masukan daripada berbagai kalangan, termasuk dari kelompok dan menolak disahkannya ruu p2h, kata anggota komisi iv dpr ri, sri hidayati, dalam sela-sela audensi pada gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, senin.
komisi iv dpr ri, kata sri, sudah mengerjakan pembicaraan ruu p2h dengan menggandeng seluruh pembuat kepentingan, tergolong melakukan sosialisasi kepada warga.
katanya, koalisi ini tak bisa info mengenai pembahasan ruu p2h karena diselenggarakan secara tertutup. padahal kita (komisi iv) sudah melakukan sosialisasi tentang p2h melalui seluruh pihak serta membuat jaring masukan, melakukan sosialisasi ke seluruh universitas, mengetahui pendapat pakar kehutanan, melakukan kunjungan ke brazil serta lain sebagainya, tutur sri.
Informasi Lainnya:
audensi komisi iv dpr ri dipimpin oleh wakil ketua komisi iv dpr, herman khaeron juga firman subagyo.
ruu p2h ingin disahkan di 12 april 2013, pada rapat paripurna dpr ri menjelang penutupan waktu sidang ke-iii dpr ri tahun 2013-2013.
sebelum disahkan menjadi uu, kami hendak mendengarkan input dari seluruh pihak, tergolong lsm dan menolak disahkannya ruu p2h ini, papar herman khaeron.