gubernur dki jakarta joko widodo menyampaikan bahwa penandatanganan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) agar pencairan hibah pembangunan moda transportasi massal (mrt) daripada pemerintah pusat tak hendak ditandatangani dengan dirinya.
tinggal buat surat keputusan pelimpahan tanggungjawab. nanti dan ingin tandatangan bisa sekretaris daerah (sekda) mampu kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda), kata jokowi pada balaikota dki jakarta, jumat.
pemilihan bagian internal pemerintah provinsi dki jakarta dibuat penanggungjawab, berdasarkan jokowi, dilaksanakan supaya pengawasan lebih tidak rumit. lebih-lebih, kepala bappeda, sarwo handayani, serta merupakan salah Satu komisaris pt. mrt jakarta.
kalau aku kan ke kepala bapedda, kan kepala komisaris pada situ, katanya.
Informasi Lainnya:
jokowi memastikan kiranya pengalihan tanggungjawab ini tidak ingin mengganggu proses launching dan langsung dilaksanakan.
sementara tersebut, wakil menteri keuangan, mahendra siregar menyebutkan bahwa duduk perkara soal penandatangan surat tersebut telah dijelaskan makanya pihak pemprov dki jakarta tidak mesti takut.
ada pilihan peraturan dan telah diperbaharui makanya dapat membuka bisnis untuk kita merevisi bagaimana tatacara supaya merumuskan surat di atas tersebut, kata mahendra.
mahendra meneruskan bahwa peraturan yang berubah nantinya tentu mau disesuaikan dengan peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan.
intinya, pak gubernur bisa menunjuk internal supaya adalah penanggungjawab, ujarnya.