wakil ketua umum dpp partai gerindra fadli zon menungkapkan indonesia harus tegas bersikap menolak dibukanya kantor perwakilan organisasi papua merdeka (opm) dalam oxford, inggris, karena mau menciderai hubungan indonesia dengan inggris.
pembukaan kantor opm ini bertujuan memenuhi yang dituntut kampanye papua merdeka, ujar fadli zon pada jakarta, sabtu, dalam keterangan tertulisnya menanggapi dibukanya kantor perwakilan opm selama oxford.
menurut dia, sikap pemerintah oxford selama inggris ini jelas mencederai hubungan inggris dan selama ini terjalin menarik melalui indonesia. separatisme merupakan soal kedaulatan negara. sikap ikut campur inggris di hal ini harus ditolak dengan tegas, ujar dia.
ia menegaskan inggris harusnya bijak. mereka dan miliki riwayat separatisme lama melalui irlandia utara dan skotlandia. begitupun ikut serta selama konflik mempertahankan malvinas melalui argentina. indonesia tidak pernah ikut campur soal inggris, ujarnya.
Informasi Lainnya:
- Mengenal Pengobatan Alternatif
- Mengenal Pengobatan Alternatif
- Mengenal Pengobatan Alternatif
- Daun Sirsak Untuk Kanker
fadli dan mengingatkan, selama masa 2012, inggris mempunyai jejak kolonialisme dan lama. suatu studi menunjukkan 90 persen negara dalam dunia pernah dijajah inggris. demikian pula keterlibatan dalam invasi irak 10 tahun lalu. jejak berdarah ini harusnya maka cermin mengurus diri sendiri, bukan malah intervensi urusan negara lain, papar dia.
menurut dia, sikap pemerintah indonesia mesti tegas tolak campur tangan pada wilayah ri. kehormatan juga kedaulatan ri harus ditegakkan.
padahal, ia menungkapkan, inggris melalui british petroleum telah memperoleh konsesi ladang gas tangguh di papua serta sederat konsesi tambang lain.
walau presiden sby melayani gelar grand cross of bath daripada kerajaan inggris, bukan berarti mesti lembek. banyak ketika dimana kita berkompromi, ada ketika mesti tegas, papar dia.
ia menungkapkan pemerintah inggris telah masih mengakui nkri atas papua. namun pembukaan kantor opm pada oxford, merupakan sikap dualisme dan mesti ditentang. pemerintah tak boleh permisif serta defensif. harus ada diplomasi ofensif agar kepentingan nasional dapat diamankan.